Mungkin sejak dulu kala , kota ini menyimpan cerita paling seru, seringkali tidak ada hujan tidak ada angin, tiba tiba ada UNRAS dan bisa dipastikan hampir semuanya bakal biasanya berakhir dengan rusuh, paling tidak bakalan ada ritual aksi bakar ban di tengah jalan.
Kota yang tidak boleh disebut namanya ini, oleh sebagian anggota Polri kerap disebut sebagai kawah candradimuka manajemen konflik apalagi menyangkut fenomena UNRAS, jadi adalah hal wajar bagi setiap calon calon pimpinan Polri atau TNI sekalipun, harus melalui tour of duty ke kota keramat ini, mereka perlu datang dan belajar di kawah candradimuka ini untuk melihat dan berinteraksi langsung menghadapi aksi demo yang terjadi hampir tiap hari.
Karakter demo tertib tiba tiba jadi rusuh sudah tidak terhitung , apalagi demo yang memang didesain harus rusuh dari awal, juga tidak terhitung, tapi yang pasti setiap saat Polri harus siaga pengamanan demo.
Urusan hari itu bakal rusuh atau tidak, tidak ada yang tahu, tetapi. Karena terpaksa , dipaksa dan terbiasa mengalami situasi kritis UNRAS , maka setiap anggota Polri jebolan kawah candradimuka di Timur Indonesia ini bakalan punya jam terbang dan naluri yang terasah , cepat , taktis serta komprehensif mengambil keputusan di saat krisis menjelang.
Fenomena tradisi UNRAS sebagai salah satu identitas kota ini , sepertinya sudah mengakar kuat, tentunya adalah tanggung jawab pihak kepolisian bersama pemerintah daerah serta berbagai stakeholder lainnya untuk merubah atau setidaknya menurunkan intensitas kebiasaan UNRAS rusuh di kota ini agar stigma kurang nyaman tersebut dapat segerakan diperbaiki.
Bagaimana rasanya menjadi tamu atau pelancong bisnis di kota ini, semenjak naik taksi dari bandara yang ada sedikit di luar kota , pusat kotanya sekedar mengusir jenuh transit penerbangan yang biasanya cukup lama, selalu ada bisikan dari setiap pengemudi taksi yang mengingatkan : “jangan mepet waktu balik ke bandara, jalan tol sering diblokir oleh massa UNRAS”.
Upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan pengawasan oleh organ negara secara ketat namun tetap dalam koridor hukum dan humanis.
Dampaknya memang tidak seperti makan sambel yang langsung pedas tetapi sejalan dengan pola preventif kejahatan.
Salah satu langkah yang perlu diaktualisasikan adalah dengan mengingatkan kembali kepada rekan rekan Polri di satuan wilayah agar senantiasa memperhatikan bahwa :
setiap pelaku perbuatan anarkhis yang diamankan agar diberikan hak haknya secara penuh dalam hal :
1. pengambilan data Sidik jari,
2. Pembuatan foto close up serta
3. Pengumpulan data biometrik lainnya yang dianggap perlu.
4. Termasuk merekam kartu KTP dan catatan NIK mereka .
selanjutnya setiap data biometrik tersebut oleh pihak kepolisian akan disimpan kedalam big data pada data pusat INAFIS Kepolisian maupun Intelijen Kepolisian, baik di Mabes Polri maupun pada Polda yang bersangkutan.
tujuannya agar kelak, ketika mereka para pelaku anarkhis ini membutuhkan SKCK atau berminat mendaftar sebagai anggota TNI / Polri, ASN atau ingin mengubah nasib dan rejekinya dengan mendaftar sebagai Caleg maupun calon Bupati dan walikota, maka akan dapat secara maksimal terbantu oleh pihak Kepolisian untuk menyajikan data catatan kepolisian mereka secara sah dan valid.
Tinggalkan komentar