DALAM PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR)

the-effectiveness-of-visible-police-patrol–1785904593 Unduh

Tinjauan Berdasarkan Prinsip Evidence-Based Policing, Studi Kasus: Intervensi Kapolsek terhadap Fenomena Curanmor (Penurunan Kasus dari 72 menjadi 16–20 Kasus per Bulan)

BAB I. PENDAHULUAN

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering menimbulkan keresahan masyarakat sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepolisian di tingkat kewilayahan. Dokumen ini menyusun sebuah analisis terhadap serangkaian intervensi taktis yang dilakukan oleh seorang Kapolsek dalam merespons temuan laporan bulanan yang menunjukkan angka curanmor stabil di kisaran 72 kasus per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Analisis disusun dengan merujuk pada kajian ringkasan bukti ilmiah kepolisian berjudul “The Effectiveness of Visible Police Patrol” yang diterbitkan oleh College of Policing (2021), sebuah rujukan evidence-based policing yang mensintesis berbagai studi eksperimental dan sistematik mengenai efektivitas patroli polisi terhadap penurunan kejahatan dan persepsi publik.

Tujuan analisis ini adalah untuk (1) memetakan lima langkah taktis Kapolsek ke dalam kerangka teori patroli berbasis bukti; (2) menilai sejauh mana masing-masing intervensi selaras atau menyimpang dari prinsip evidence-based policing; (3) mengidentifikasi keterbatasan metodologis dalam mengklaim keberhasilan intervensi; dan (4) merumuskan rekomendasi keberlanjutan program.

BAB II. KERANGKA TEORITIS: EFEKTIVITAS PATROLI POLISI

College of Policing (2021) merangkum sejumlah temuan penting yang relevan sebagai kerangka evaluasi:

Patroli acak atau reaktif (random/reactive patrol) — yaitu petugas berpatroli tanpa mempertimbangkan tingkat kejahatan di suatu wilayah, atau hanya melintas dalam perjalanan menanggapi panggilan — terbukti tidak memiliki efek signifikan terhadap penurunan kejahatan (Sherman and Eck, 2002; Weisburd and Eck, 2004).
Patroli visible baru efektif menurunkan kejahatan apabila ditargetkan secara spesifik pada lokasi geografis kecil atau “hot spot” tempat kejahatan terkonsentrasi (Sherman and Eck, 2002; Weisburd and Eck, 2004). Tinjauan sistematis oleh Braga dan kawan-kawan (2019) menemukan bahwa 62 dari 78 studi hot spots policing melaporkan penurunan kejahatan di lokasi yang ditargetkan.
Visibilitas kendaraan patroli menjadi faktor determinan — kendaraan patroli bertanda (marked) menurunkan kejahatan properti secara signifikan, sementara kendaraan tak bertanda (unmarked) tidak menunjukkan efek yang sama, menegaskan pentingnya efek deteren yang kasat mata (Ratcliffe and others, 2020).
Efektivitas patroli hot spot bersifat kondisional — hanya optimal apabila kejahatan di lokasi tersebut telah melampaui ambang batas tertentu (Ratcliffe, 2011) — dan efeknya cenderung bersifat sementara. Novak dan kawan-kawan (2016) menemukan efek penurunan kekerasan dari patroli jalan kaki hanya bertahan pada 30 hari pertama dari periode intervensi 90 hari.
Kekhawatiran displacement (pergeseran kejahatan ke lokasi lain) umumnya tidak terbukti; tinjauan sistematis justru menunjukkan manfaat penurunan kejahatan dapat menyebar (diffusion of benefit) ke wilayah sekitar lokasi yang ditargetkan (Braga and others, 2019; Santos, 2014; Ariel and others, 2016).
Problem-solving cenderung memberi dampak yang lebih besar dan lebih tahan lama dibandingkan sekadar penambahan intensitas patroli atau penegakan hukum semata (Braga and others, 2019; Taylor and others, 2011).
Patroli jalan kaki yang ditargetkan, bila dipadukan dengan keterlibatan masyarakat (community engagement) dan problem-solving, terbukti meningkatkan kepercayaan publik, persepsi keamanan, sekaligus menurunkan kejahatan (Tuffin and others, 2006); kehadiran petugas berjalan kaki juga berfungsi sebagai “signal” bahwa otoritas serius menangani masalah warga (Innes, 2004).

Kerangka di atas menjadi rujukan utama untuk menilai lima langkah taktis yang diambil Kapolsek pada Bab III.

BAB III. KRONOLOGI DAN DESKRIPSI INTERVENSI

Berdasarkan laporan bulanan, Kapolsek mengidentifikasi rata-rata 72 kasus curanmor per bulan dengan variasi yang relatif stabil dalam tiga bulan terakhir. Atas dasar temuan tersebut, Kapolsek mengambil lima langkah taktis utama yang diperkuat dengan kolaborasi lintas elemen masyarakat, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

No.	Langkah Taktis	Deskripsi
1	Peningkatan kualitas data	Pencatatan detail pola korban, pelaku, modus operandi, titik lokasi berbasis GPS, jam kejadian, jenis kendaraan, dan pola perilaku korban saat memarkir kendaraan.
2	Perubahan pola jam & lokasi patroli berseragam	Patroli kendaraan dan petugas berseragam difokuskan hanya pada “jam J” dan lokasi-lokasi dengan frekuensi kejadian tertinggi, mengingat keterbatasan sumber daya.
3	Patroli undercover (pakaian sipil)	Petugas berpakaian sipil berpatroli dan sesekali menyampaikan pesan pencegahan kejahatan kepada masyarakat secara terbuka, dengan asumsi informasi ini akan sampai ke jaringan curanmor melalui “tukang gambar” (mata-mata/tim survei jaringan pelaku).
4	Penyebaran rumor penindakan tegas	Informasi disebarkan kepada tahanan curanmor di Lapas dan napi lainnya bahwa Polsek akan bertindak tegas, termasuk opsi tembak di tempat bagi pelaku yang melawan petugas.
5	Razia kendaraan acak	Razia dilakukan secara acak pada jalur-jalur keluar wilayah kerja, dengan waktu yang tidak terjadwal.
+	Kolaborasi lintas elemen	Pelibatan Satpam, ORARI, dan RAPI dalam “patroli udara” informasi serta penyampaian pesan kamtibnas terkait curanmor.

Hasil yang dilaporkan menunjukkan penurunan signifikan dari 72 kasus per bulan menjadi 16–20 kasus per bulan dalam tiga bulan pertama sejak intervensi diterapkan — setara dengan penurunan sekitar 72–78%.

Namun demikian, pada periode yang sama, data dari dua wilayah Polsek tetangga menunjukkan pola yang berlawanan. Polsek Gunung Pati, yang semula rata-rata hanya mencatat 7 kasus curanmor per bulan, mengalami lonjakan menjadi 25–30 kasus per bulan. Demikian pula Polsek Tembalang, yang semula berada pada kisaran 30 kasus per bulan, meningkat tajam menjadi 50–60 kasus per bulan. Data pembanding ini disajikan pada tabel berikut dan menjadi dasar analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan crime displacement pada Bab V.

Wilayah	Rata-rata Sebelum Intervensi	Setelah Intervensi (3 Bulan Pertama)
Polsek (lokasi intervensi)	72 kasus/bulan	16–20 kasus/bulan (↓)
Polsek Gunung Pati	7 kasus/bulan	25–30 kasus/bulan (↑)
Polsek Tembalang	30 kasus/bulan	50–60 kasus/bulan (↑)

BAB IV. ANALISIS KESESUAIAN INTERVENSI DENGAN BUKTI ILMIAH

4.1 Perbaikan Kualitas Data (Langkah 1)

Langkah ini merupakan fondasi yang paling selaras dengan evidence-based policing. Seluruh temuan mengenai efektivitas hot spots policing dalam kajian College of Policing (2021) — termasuk tinjauan sistematis Braga dan kawan-kawan (2019) — mensyaratkan kemampuan mengidentifikasi lokasi, waktu, dan pola kejahatan secara presisi sebagai prasyarat sebelum penargetan patroli dilakukan. Dengan memasukkan variabel GPS, jam kejadian, modus operandi, dan perilaku korban, Kapolsek pada dasarnya membangun basis analisis hot spot dan pemetaan kerentanan situasional (situational crime prevention) yang menjadi dasar ilmiah bagi langkah-langkah berikutnya. Tanpa data granular semacam ini, penargetan patroli berisiko kembali menjadi random patrol yang menurut Sherman and Eck (2002) dan Weisburd and Eck (2004) terbukti tidak efektif.

4.2 Pemfokusan Jam dan Lokasi Patroli Berseragam (Langkah 2)

Perubahan dari pola patroli menyeluruh menjadi patroli terfokus pada “jam J” dan titik-titik rawan merupakan penerapan langsung prinsip targeted hot spots policing yang didukung kuat oleh literatur — di antaranya temuan bahwa property crime turun 31% pada hot spot yang dipatroli kendaraan bertanda dibandingkan wilayah business as usual (Ratcliffe and others, 2020). Karena patroli tetap menggunakan kendaraan dan petugas berseragam (marked), langkah ini juga konsisten dengan temuan bahwa visibilitas kendaraan patroli menjadi faktor penentu efek deteren, berbeda dari kendaraan tak bertanda yang tidak menunjukkan efek serupa (Ratcliffe and others, 2020). Namun demikian, perlu dicermati temuan Ratcliffe (2011) dan Novak dan kawan-kawan (2016) bahwa efek penargetan cenderung bersifat kondisional terhadap ambang kejahatan tertentu dan berpotensi tidak bertahan lama tanpa penguatan lanjutan berupa problem-solving.

4.3 Patroli Undercover (Langkah 3)

Langkah ini memerlukan pencermatan lebih hati-hati karena berpotensi bertentangan dengan salah satu temuan kunci dalam kajian rujukan. Ratcliffe dan kawan-kawan (2020) secara spesifik menemukan bahwa kendaraan tak bertanda (unmarked) tidak menghasilkan penurunan kejahatan properti, karena efek deteren patroli sangat bergantung pada kasatmata-annya bagi calon pelaku. Rasionalisasi Kapolsek bahwa kemunculan petugas sipil di tempat umum akan “bocor” ke jaringan curanmor melalui informan/”tukang gambar” jaringan pelaku merupakan mekanisme signal crime yang selaras dengan konsep Innes (2004) tentang bagaimana tanda-tanda kehadiran otoritas dapat dikomunikasikan secara tidak langsung ke komunitas — termasuk komunitas kejahatan. Meski demikian, mekanisme ini pada dasarnya bergantung pada rantai informasi informal yang tidak dapat diverifikasi maupun diukur efeknya secara terpisah, sehingga secara metodologis sulit dinilai sebagai faktor penentu independen terhadap penurunan kasus. Fungsi patroli undercover akan lebih tepat diposisikan sebagai instrumen deteksi/intelijen dan penindakan tangkap tangan, bukan sebagai pengganti efek deteren visible patrol.

4.4 Penyebaran Rumor Penindakan Tegas Termasuk Opsi Tembak di Tempat (Langkah 4)

Langkah ini berada di luar cakupan kerangka evidence-based policing yang menjadi rujukan dokumen ini, yang secara eksklusif membahas efektivitas patroli, bukan strategi psychological deterrence berbasis ancaman penggunaan kekuatan mematikan. Dari perspektif tata kelola kepolisian (police governance) dan hak asasi manusia, narasi “tembak di tempat” berisiko tinggi karena: (a) berpotensi bertentangan dengan prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertahap (proportionality and necessity) sebagaimana diatur dalam standar penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum; (b) apabila diinternalisasi sebagai kebijakan operasional riil, bukan sekadar rumor, berisiko pada pelanggaran prosedur tetap (protap) penggunaan kekuatan dan akuntabilitas hukum; dan (c) efektivitasnya terhadap penurunan angka kejahatan tidak memiliki dasar bukti empiris dalam kajian ini maupun literatur criminal deterrence pada umumnya, yang secara konsisten menunjukkan bahwa kepastian penindakan (certainty of apprehension) memberikan efek jera yang jauh lebih kuat dibandingkan ancaman hukuman berat (severity). Langkah ini sebaiknya ditinjau ulang dari sisi kepatuhan pada prinsip good governance dan akuntabilitas kepolisian, terlepas dari korelasinya dengan penurunan angka kasus.

4.5 Razia Kendaraan Acak (Langkah 5)

Razia acak tanpa jadwal tetap pada jalur keluar wilayah pada dasarnya adalah bentuk random/reactive patrol dalam format checkpoint, yang menurut Sherman and Eck (2002) dan Weisburd and Eck (2004) tidak terbukti memberikan efek signifikan terhadap penurunan kejahatan secara umum. Namun demikian, dalam konteks curanmor, razia berfungsi berbeda dari patroli pencegahan biasa — ia berperan sebagai mekanisme interdiksi terhadap upaya pelaku membawa kendaraan curian keluar wilayah (crime facilitator disruption) dan mekanisme deteksi/penindakan pasca-kejadian. Fungsi ini lebih dekat dengan logika enforcement dan problem-solving pada tahap akhir rantai kejahatan (pembuangan/penadahan) dibandingkan pencegahan pada tahap awal, sehingga tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan random patrol yang dikritik dalam kajian rujukan.

4.6 Kolaborasi dengan Satpam, ORARI, dan RAPI

Elemen ini merupakan penerapan community engagement yang secara konsisten terbukti memperkuat efektivitas maupun keberlanjutan intervensi patroli. Myhill (2006) menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penargetan sumber daya kepolisian, sementara Tuffin dan kawan-kawan (2006) menemukan bahwa patroli jalan kaki yang ditargetkan baru memberikan dampak optimal terhadap kepercayaan publik, persepsi keamanan, dan penurunan kejahatan apabila dipadukan dengan keterlibatan masyarakat dan problem-solving. Evaluasi lanjutan oleh Quinton and Morris (2008) bahkan menegaskan bahwa patroli jalan kaki yang ditargetkan saja tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan publik tanpa disertai keterlibatan masyarakat. Pelibatan Satpam dan komunitas radio amatir (ORARI/RAPI) sebagai jejaring informasi memperluas jangkauan pengawasan (extended guardianship) sekaligus menjadi kanal komunikasi kamtibmas, yang selaras dengan temuan Sindall and Sturgis (2013) bahwa persepsi visibilitas polisi berkontribusi independen terhadap kepercayaan publik, terlepas dari jumlah personel aktual.

BAB V. EVALUASI HASIL DAN KETERBATASAN METODOLOGIS

Penurunan dari 72 kasus menjadi 16–20 kasus per bulan merupakan capaian yang secara nominal sangat besar dan patut diapresiasi sebagai indikasi awal keberhasilan. Namun demikian, dari sudut pandang metodologi evaluasi kebijakan, terdapat sejumlah keterbatasan penting yang perlu digarisbawahi agar klaim keberhasilan tidak berlebihan (overclaiming):

Masalah atribusi kausal (confounded intervention). Kelima langkah taktis diterapkan secara simultan sehingga tidak mungkin mengisolasi kontribusi masing-masing komponen terhadap penurunan angka kasus. Penurunan yang teramati bisa jadi merupakan hasil kombinasi (interaksi) antar-langkah, atau bahkan didominasi oleh satu-dua faktor saja, sementara faktor lain memberikan kontribusi minimal atau nihil.
Tidak adanya kelompok kontrol atau wilayah pembanding (comparison area), sehingga sulit memastikan bahwa penurunan tersebut murni disebabkan oleh intervensi, bukan oleh faktor eksternal seperti musim, migrasi pelaku ke wilayah lain, atau penangkapan jaringan pelaku oleh satuan lain.
Potensi regression to the mean, mengingat baseline hanya dihitung dari data tiga bulan sebelumnya — periode yang relatif pendek untuk menyimpulkan pola “stabil” secara statistik.
Isu keberlanjutan efek (sustainability). Temuan Novak dan kawan-kawan (2016) dan Taylor dan kawan-kawan (2011) menunjukkan bahwa efek penurunan kejahatan akibat intensifikasi patroli cenderung tidak bertahan lama tanpa disertai problem-solving struktural, sehingga observasi tiga bulan pertama berisiko menangkap efek jangka pendek yang bisa surut kembali (crime rebound) apabila intensitas intervensi diturunkan.
Risiko governance pada langkah keempat. Efektivitas rumor penindakan tegas terhadap penurunan kasus tidak dapat diverifikasi secara empiris dan berpotensi menimbulkan risiko hukum, etik, serta akuntabilitas yang harus dipertimbangkan secara terpisah dari capaian kuantitatif semata.

5.1 Indikasi Crime Displacement ke Wilayah Tetangga

Temuan paling krusial yang mengubah interpretasi keberhasilan intervensi ini adalah data dari Polsek Gunung Pati dan Polsek Tembalang. Pada periode yang sama dengan penurunan kasus di wilayah intervensi, Polsek Gunung Pati mengalami lonjakan dari rata-rata 7 kasus menjadi 25–30 kasus per bulan (naik sekitar 260–330%), sementara Polsek Tembalang meningkat dari 30 kasus menjadi 50–60 kasus per bulan (naik sekitar 67–100%). Pola temporal yang bersamaan ini — penurunan tajam di satu wilayah yang diikuti lonjakan tajam di wilayah-wilayah berdekatan — merupakan indikasi klasik dari spatial crime displacement, yaitu pergeseran lokasi kejadian kejahatan sebagai respons pelaku terhadap peningkatan risiko penangkapan di wilayah asal, bukan penurunan riil volume kejahatan secara agregat.

Temuan ini perlu ditempatkan secara kritis terhadap kerangka teoritis pada Bab II. College of Policing (2021) merujuk pada tinjauan sistematis yang menyimpulkan bahwa displacement pada umumnya tidak terjadi secara signifikan dan intervensi hot spot policing justru cenderung menghasilkan diffusion of benefit ke area sekitarnya (Braga and others, 2019; Santos, 2014; Ariel and others, 2016). Akan tetapi, kesimpulan tersebut umumnya berasal dari studi di mana wilayah pembanding tidak menerima intervensi maupun tekanan penindakan yang setara, sedangkan dalam kasus ini terdapat kombinasi faktor spesifik yang membedakannya: (a) intervensi bersifat sangat intensif dan multi-lapis (patroli terfokus, patroli undercover, razia acak, hingga narasi penindakan tegas) sehingga tekanan terhadap pelaku jauh lebih besar dibandingkan studi-studi rujukan yang umumnya hanya menguji satu bentuk intervensi patroli; dan (b) razia kendaraan pada jalur keluar wilayah kerja (Langkah 5) secara struktural mendorong pelaku untuk mengalihkan target operasi ke wilayah yang tidak dijaga ketat, alih-alih menghentikan aktivitas kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, skala lonjakan di Gunung Pati dan Tembalang jauh lebih konsisten dengan pola displacement dibandingkan dengan kebetulan statistik atau tren independen.

Implikasinya, klaim keberhasilan intervensi berdasarkan angka penurunan kasus di satu wilayah Polsek semata menjadi tidak memadai secara metodologis. Apabila data ketiga wilayah digabungkan pada level agregat (Polsek asal + Gunung Pati + Tembalang), maka total kasus curanmor berubah dari sekitar 109 kasus per bulan (72+7+30) sebelum intervensi menjadi sekitar 91–110 kasus per bulan (16–20 + 25–30 + 50–60) setelah intervensi — yang berarti penurunan agregat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan klaim penurunan 72–78% pada level Polsek tunggal, bahkan berpotensi mendekati nol atau stagnan tergantung titik tengah rentang yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar — bila bukan seluruh — penurunan yang dilaporkan kemungkinan besar merupakan pergeseran wilayah kejadian, bukan penurunan riil volume kejahatan pada tingkat kewilayahan yang lebih luas (Polres/wilayah hukum gabungan).

BAB VI. REKOMENDASI

Melembagakan analisis hot spot berbasis data yang telah dibangun (Langkah 1) sebagai siklus rutin bulanan (crime analysis cycle), bukan sekadar respons satu kali, agar penargetan patroli dapat terus disesuaikan dengan pola kejahatan yang dinamis.
Memperkuat pendekatan problem-solving di lokasi hot spot — misalnya perbaikan penerangan jalan, edukasi parkir aman kepada pemilik kendaraan berdasarkan pola perilaku korban yang telah teridentifikasi, dan kerja sama dengan pengelola area parkir — mengingat problem-solving terbukti memberi efek yang lebih besar dan lebih tahan lama dibandingkan patroli semata (Braga and others, 2019; Taylor and others, 2011).
Mengevaluasi ulang kebijakan penyebaran narasi tembak di tempat (Langkah 4) melalui kajian hukum dan etik kepolisian secara independen, memastikan kesesuaiannya dengan protap penggunaan kekuatan, terlepas dari korelasinya dengan penurunan kasus.
Membangun koordinasi operasional lintas-Polsek (idealnya dikoordinasikan di tingkat Polres/Polrestabes) dengan Polsek Gunung Pati dan Polsek Tembalang, mengingat data menunjukkan indikasi kuat displacement, bukan sekadar kebutuhan pemantauan pasif. Penargetan hot spot semestinya dirancang pada level wilayah hukum gabungan, bukan per-Polsek secara terisolasi, agar pelaku tidak leluasa memindahkan target operasi ke wilayah dengan pengamanan lebih longgar.
Mereplikasi elemen-elemen intervensi yang terbukti selaras dengan evidence-based policing (analisis data hot spot, patroli visible terfokus, problem-solving, kolaborasi komunitas) ke Polsek Gunung Pati dan Tembalang sebagai bagian dari strategi wilayah gabungan, alih-alih membiarkan kedua wilayah tersebut menjadi “pelarian” bagi jaringan pelaku.
Melakukan evaluasi longitudinal minimal 6–12 bulan untuk menguji keberlanjutan efek penurunan pasca-intervensi awal, mengingat temuan literatur bahwa efek patroli intensif cenderung meluruh (decay) tanpa penguatan problem-solving.
Melembagakan kolaborasi dengan Satpam, ORARI, dan RAPI melalui mekanisme formal (nota kesepahaman/forum kemitraan) agar keberlanjutan jejaring informasi tidak bergantung pada inisiatif personal Kapolsek.

BAB VII. KESIMPULAN

Secara desain, sebagian besar langkah taktis yang diambil Kapolsek — khususnya perbaikan kualitas data, pemfokusan patroli berseragam pada hot spot, dan kolaborasi komunitas — selaras dengan prinsip evidence-based policing sebagaimana dirangkum dalam kajian College of Policing (2021), terutama prinsip bahwa patroli acak tidak efektif sementara patroli visible yang ditargetkan pada hot spot dapat menurunkan kejahatan secara signifikan. Akan tetapi, penambahan data dari Polsek Gunung Pati dan Polsek Tembalang mengubah kesimpulan evaluasi ini secara mendasar. Lonjakan tajam kasus curanmor di kedua wilayah tetangga tersebut, yang terjadi bersamaan dengan penurunan di wilayah intervensi, menunjukkan indikasi kuat terjadinya crime displacement, bukan penurunan kejahatan yang riil pada tingkat wilayah hukum yang lebih luas. Ketika data ketiga wilayah digabungkan, penurunan agregat kasus curanmor jauh lebih kecil dibandingkan klaim keberhasilan pada level Polsek tunggal — bahkan berpotensi mendekati stagnan. Temuan ini adalah pengingat penting bahwa keberhasilan sebuah intervensi kepolisian tidak dapat dievaluasi secara terisolasi di satu wilayah administratif saja, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya pada wilayah sekitar. Keberlanjutan keberhasilan program ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada sejauh mana Kapolsek dan jajaran Polres mampu mentransformasikan intervensi taktis yang saat ini bersifat lokal dan jangka pendek menjadi pendekatan problem-solving struktural yang terkoordinasi lintas-wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariel, B., Weinborn, C., & Sherman, L. W. (2016). “Soft” policing at hotspots – do police community support officers work? A randomized controlled trial. Journal of Experimental Criminology, 12(3), 277–317.

Braga, A. A., Turchan, B. S., Papachristos, A. V., & Hureau, D. M. (2019). Hot spots policing of small geographic areas effects on crime. Campbell Systematic Reviews.

College of Policing. (2021, July 1). The effectiveness of visible police patrol. https://www.college.police.uk/research/what-works-policing-reducecrime/visible-police-patrol

Innes, M. (2004). Signal crimes and signal disorders: Notes on deviance as “communicative action”. British Journal of Sociology, 55(3), 335–355.

Myhill, A. (2006). Community engagement in policing: Lessons from the literature. Home Office.

Novak, K. J., Fox, A. M., Carr, C. M., & Spade, D. A. (2016). The efficacy of foot patrol in violent places. Journal of Experimental Criminology, 12, 465–475.

Quinton, P., & Morris, J. (2008). Neighbourhood policing: The impact of piloting and early national implementation. Home Office.

Ratcliffe, J. H., Taniguchi, T., Groff, E. R., & Wood, J. D. (2011). The Philadelphia foot patrol experiment: A randomized controlled trial of police patrol effectiveness in violent crime hot spots. Criminology, 49(3), 795–831.

Ratcliffe, J. H., et al. (2020). The Philadelphia predictive policing experiment. Journal of Experimental Criminology.

Santos, R. B. (2014). The effectiveness of crime analysis for crime reduction: Cure or diagnosis? Journal of Contemporary Criminal Justice, 30(2), 147–168.

Sherman, L., & Eck, J. (2002). Police for crime prevention. In L. Sherman et al. (Eds.), Evidence-based crime prevention. Routledge.

Sindall, K., & Sturgis, P. (2013). Austerity policing: Is visibility more important than absolute numbers in determining public confidence in the police? European Journal of Criminology, 10(2), 137–153.

Taylor, B., Koper, C., & Woods, D. (2011). A randomized controlled trial of different policing strategies at hot spots of violent crime. Journal of Experimental Criminology, 7, 149–181.

Tuffin, R., Morris, J., & Poole, A. (2006). An evaluation of the impact of the National Reassurance Policing Programme. Home Office.

Weisburd, D., & Eck, J. (2004). What can police do to reduce crime, disorder and fear? The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593, 42–65.

ANALISIS EFEKTIVITAS INTERVENSI TAKTIS KEPOLISIAN