Tulisan dari Islah Bahrawi, silahkan disimak sampai selesai

Sistem politik apapun yang berlaku di bumi pasti melibatkan interpretasi manusia. Bahkan yang konon memakai hukum buatan Tuhan pun, suatu negara tetap melibatkan interpretasi manusia dalam memutus perkara. Ini terjadi karena manusia memang tidak akan pernah bisa dipaksa dengan sistem tata kelola tunggal. Setiap kepala manusia pasti berbeda. Bahkan satu agama dengan satu kitab suci saja, tetap memunculkan dialektika manusia yang tak pernah sama.

“Politik adalah pemaksaan aturan”, kata Machiavelli, “maka penguasa harus bertindak seperti hewan ganas untuk membangun kepatuhan bersama”. Benarkah kalimat ini?

Pada dasarnya segala sistem tidak boleh menjadi rahim bagi kelahiran rasa takut kolektif. Dalam konteks teologis, Tuhan tidak pernah menganjurkan manusia untuk menjadi penakut, bahkan manusia dijadikan raja diraja di muka bumi. Karenanya Tuhan menolak segala bentuk penindasan dari kelompok manusia atas kelompok manusia lainnya.

Filsuf Immanuel Kant bicara lantang soal ini; “segala aturan dibuat agar manusia menjalaninya dengan bahagia, saling mencintai dan selalu memberi pengharapan kehidupan yang lebih baik”. Jelas, Kant lebih banyak benarnya. Adalah percuma suatu negara memakai hukum — yang konon aturan Tuhan — tapi tidak mampu mendatangkan ketenteraman bersama.

Aturan politik yang ketat atas nama satu agama di suatu negara, lebih cenderung intimidatif dan koersif demi membangun resiliensi yang sewarna. Situasi ini membuat manusia akan berperilaku korup terhadap nilai kemanusiaannya. Perbedaan yang diciptakan sengaja oleh Tuhan, seolah menjadi tabu di mata manusia yang memaksa sama. Lucunya, “pemaksaan sama” itu juga dilakukan atas nama Tuhan.

Radikalisme, ekstremisme dan terorisme selalu tercipta dari perasaan manusia yang memaksakan sama nilai sakralnya kepada orang lain. Tuntutan besar ini juga yang kemudian melahirkan “tuhan-tuhan mini” yang cenderung mengkafirkan setiap perbedaan, yang bertujuan untuk membuat disparitas sosial agar mudah merampas kekuasaan suatu negara. Premis ini juga yang menarik kesimpulan bahwa: “semua kelompok teror pada dasarnya adalah gerakan politik yang ingin menguasai suatu negara dengan tujuan menghomogenkan paksa seluruh negara.”

Machiavelli menganjurkan penguasa untuk akrab dengan brutalitas dan rasa tega. Politik dan terorisme atas nama agama telah melakukan anjuran itu selama ratusan tahun hanya untuk membangun kepatuhan paksa.

Selama berabad-abad peradaban manusia menerima efek trauma dari ajaran sejenis itu. Kemanusiaan, kedamaian dan cinta yang dikemas Tuhan sejak penciptaan awal alam semesta, dikonversi oleh segelintir manusia menjadi penindasan satu sama lain. Semua itu menjadi semakin tragis ketika anjuran Machiavelli berusaha disandingkan seolah identik dengan ajaran Tuhan.

Banyak orang di Indonesia yang masih mengharamkan demokrasi Pancasila sembari menikmati kenyamanannya. Sementara di Afghanistan, Sudan, Haiti dan di berbagai negara yang hari ini sedang berkonflik, ribuan orang meratap di tanah kelahirannya untuk mencari kedamaian.

Satu contoh kongkrit dari ekses negatif politisasi agama adalah apa yang terjadi di Afghanistan. Selama puluhan tahun bangsa ini dihiasi oleh berbagai aksi kekerasan atas nama agama. Penguasa Afghanistan hari ini secara tegas mengatakan bahwa negaranya berdiri berdasarkan hukum Islam.

Pertanyaannya: hukum Islam versi yang mana?

Pertanyaan di atas bukanlah kalimat sederhana. Karena jawaban dari pertanyaan itu yang membuat pertikaian di Afghanistan hingga saat ini belum berhenti. Mereka sesama mengatasnamakan Islam dan sama-sama mengaku diperintah Tuhan.

Pertikaian banyak faksi di Afghanistan hingga hari ini bukan hanya memperebutkan kekuasaan, tapi juga bersengketa soal keberpihakan Tuhan. Entah Tuhan mendukung pihak yang mana, yang jelas aksi-aksi kekerasan antar kelompok membuat Malaikat Maut seolah enggan pergi dari daratan Afghanistan.

Pertikaian antara Taliban dan IS-Khurazan menggambarkan agama sebagai bejana spritual yang apokaliptik dan haus darah. Tuhan dikemas dalam teror dan ambisi kekuasaan. Entah bahasa apa yang dipakai untuk memaknai majas-majas kedamaian dari Tuhan, yang jelas tak henti-hentinya agama selalu dijadikan bara dalam sekam.

Afghanistan selama puluhan tahun melepas liar kekerasan. Di sini kedamaian telah lama diringkus dan menjadi mimpi yang sulit untuk ditebus. Agama sejak lama dijadikan pelumas nafsu politik yang direkonstruksi ke dalam brutalitas. Lalu agama yang luhur dan konsep teologis yang agung dipertaruhkan. Aksi saling bantai itu dilakukan atas nama agama agar kejahatannya berkesan terhormat.

Sebagian pemeluk agama menjadikan agama sebagai perayaan yang kerdil, menjauh dari apa yang disebut Ernest Gellner sebagai “the celebration of whole communities”. Mereka membunuh untuk memuaskan dirinya dengan merampas kebahagiaan kelompok yang lain lagi. Membunuh orang lain dengan cara membunuh dirinya agar masuk surga. Sikap beragama yang absurd dan aneh!

Mungkinkah agama tercipta untuk begini? Tanya Ahmed Shahab dalam bukunya “What is Islam?”. Tanda tanya yang sulit untuk dijawab oleh Taliban, ISIS atau Al-Qaeda hari ini. Yang jelas, agama tanpa kemanusiaan adalah heroin yang tidak membuat orang lemas terkapar, tapi obat bius yang menggairahkan orang untuk membunuh.

Terorisme dan kekerasan atas nama agama akan berjalan panjang sepanjang politisasi agama terus bergulir. Sejarah telah jungkir balik membuktikan bahwa politik atas nama agama akan berujung perpecahan, berbanding lurus dengan potensi perpecahan dalam agama itu sendiri.

Terorisme tidak boleh identik dengan Islam atau agama apapun. Sejatinya terorisme adalah gerakan politik. Agama terlalu agung jika hanya dipakai untuk memenuhi ambisi kekuasaan sekelompok manusia kerdil — yang hidup-matinya masih bersandar kepada “tuhan” mereka dari pabrikan Rusia bernama Kalashnikov. [ ]