Bulan: Februari 2013
-
› Read more: contoh pembuatan analisa pelaksanaan ” Industrial Security” bagi BUJP
contoh pembuatan analisa pelaksanaan ” Industrial Security” bagi BUJP
PELAKSANAAN INDUSTRIAL SECURITY DI PASARAYA BLOK M BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia merupakan pusat…
-
› Read more: RENCANA PEMBANGUNAN SYSTEM DATA TILANG ON LINE TERINTEGRASI DGN SATPAS SIM, SAMSAT DAN PENGADILAN NEGERI
RENCANA PEMBANGUNAN SYSTEM DATA TILANG ON LINE TERINTEGRASI DGN SATPAS SIM, SAMSAT DAN PENGADILAN NEGERI
RENCANA PEMBANGUNAN SYSTEM DATA TILANG ON LINE TERINTEGRASI DGN SATPAS SIM, SAMSAT DAN PENGADILAN NEGERI I. TATA CARA ENTRY DATA…
-
› Read more: PENELITIAN KARIR KRIMINAL oleh Muhammad Musthofa (2007)
PENELITIAN KARIR KRIMINAL oleh Muhammad Musthofa (2007)
PENELITIAN KARIR KRIMINAL Muhammad Musthofa (2007) Definisi karir kriminal Karir kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua dimensi. Pertama, penelitian karir…
-
› Read more: STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA Oleh: Muhammad Tito Karnavian
STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA Oleh: Muhammad Tito Karnavian
STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA Oleh: Muhammad Tito Karnavian Pendahuluan Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era Reformasi…
-
› Read more: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT…
-
› Read more: KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc. Disampaikan pada: Counter Terrorism…
-
› Read more: Melihat kelemahan pendekatan State Centrism (Realist), sebagai tak terelakannya kondisi “Security Dilemma”.
Melihat kelemahan pendekatan State Centrism (Realist), sebagai tak terelakannya kondisi “Security Dilemma”.
Melihat kelemahan pendekatan State Centrism (Realist), sebagai tak terelakannya kondisi “Security Dilemma”. Dalam membahas persoalan keamanan, secara teoritik muncul pendekatan…
-
› Read more: Relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!
Relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!
relevansi politik dalam melihat urusan keamanan! Perkembangan srtuktural internasional ditandai dengan berakhirnya perang dingin, perkembangan teknologi dan fenomena borderless world,…
-
› Read more: STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.
STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.
STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI. BAB I PENDAHULUAN Selama berabad-abad, suku-suku…
Halaman khusus 